MAMUJU, MANAKARRA.COM – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), mengungkapkan bahwa Kabupaten Mamuju memiliki potensi besar logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth element (REE) yang saat ini menjadi perhatian dunia karena perannya dalam industri teknologi modern.
“Saya dipanggil ke Jakarta untuk rapat bersama Badan Industri Mineral, PT Perminas, dan Danantara terkait tanah jarang. Dalam rapat tanggal 13 Mei lalu, saya mendengarkan paparan mengenai potensi LTJ di Mamuju,” kata SDK, Rabu (20/5/2026).
Menurut SDK, mineral tanah jarang merupakan komoditas strategis yang digunakan dalam industri kendaraan listrik, teknologi pertahanan, pesawat tempur, hingga sistem peluru kendali.
“Mineral tanah jarang sangat dibutuhkan dunia saat ini dan menjadi komponen penting dalam berbagai industri modern,” ujarnya.
Namun di balik besarnya potensi tersebut, sejumlah tantangan mendasar masih membayangi pengembangan LTJ di Mamuju. Salah satunya adalah keterbatasan teknologi pengolahan yang hingga kini masih didominasi oleh China.
“Teknologi pengolahan LTJ masih banyak dikuasai Cina. Indonesia belum memiliki teknologi itu, sementara negara lain seperti Amerika Serikat juga masih bergantung pada Cina,” ungkap SDK.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa jalan menuju hilirisasi LTJ nasional masih panjang. Di tengah optimisme pemerintah terhadap potensi cadangan LTJ di Sulawesi Barat, publik masih menunggu penjelasan yang lebih rinci mengenai besaran cadangan yang telah terverifikasi, kesiapan teknologi nasional, hingga potensi dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan.
SDK sendiri menegaskan bahwa proyek LTJ di Mamuju saat ini masih berada pada tahap penelitian awal dan belum memasuki fase eksploitasi.
“Jadi LTJ di Mamuju ini masih dalam tahap penelitian. Teknologi yang ada sekarang masih skala laboratorium dan masih akan diuji untuk pengembangan lebih lanjut,” katanya.
Ia juga meminta masyarakat tidak beranggapan bahwa eksploitasi dan hilirisasi LTJ akan segera terlaksana.
“Pengembangan LTJ di Mamuju kemungkinan masih membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun ke depan,” ujarnya.
Meski demikian, sejumlah kalangan menilai pemerintah perlu lebih terbuka terkait peta jalan pengembangan LTJ, termasuk mekanisme perlindungan lingkungan dan jaminan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan warga apabila tata kelolanya tidak dilakukan secara transparan dan berkeadilan.
Karena itu, selain fokus pada investasi dan hilirisasi, pemerintah juga dituntut memastikan keterlibatan masyarakat, pengawasan lingkungan yang ketat, serta kepastian bahwa potensi LTJ di Mamuju benar-benar memberikan manfaat nyata bagi daerah dan warga Sulawesi Barat.
