MAMUJU, MANAKARRA.COM – Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kabupaten Mamuju mulai memasuki tahap akhir. Meski petugas masih menghadapi kendala di lapangan akibat kesibukan masyarakat menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, progres pendataan disebut telah mendekati penyelesaian.
M. Arham Arsyad, staf BPS Kabupaten Mamuju sekaligus Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan Simboro, mengatakan sejumlah wilayah telah mencatat progres pendataan di atas 80 persen.
“Untuk kecamatan itu sudah hampir menuju finish. Ada beberapa kecamatan sudah mencapai angka 80 persen lebih, bahkan ada yang 85 atau 87 persen,” ujar Arham. Sabtu, 15/8/26.
Menurutnya, salah satu tantangan yang dihadapi petugas saat ini adalah sulitnya menemui responden.
Aktivitas masyarakat yang meningkat menjelang 17 Agustus membuat sejumlah rumah kosong karena pemiliknya sedang bekerja maupun terlibat dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan persiapan perayaan kemerdekaan.
Arham menjelaskan, SE 2026 memiliki posisi penting karena dilaksanakan setiap 10 tahun.
Data yang dihimpun akan memberikan gambaran mengenai perkembangan kondisi ekonomi Indonesia dibandingkan dengan sensus sebelumnya pada 2016.
“Pelaksanaan sensus ekonomi ini 10 tahun sekali. Kita mau melihat perkembangan ekonomi Indonesia dari 2016 ke 2026,” jelasnya.
Pendataan tersebut mencakup berbagai aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan dan sektor usaha lainnya.
Data yang terkumpul diharapkan dapat memberikan gambaran lebih aktual mengenai struktur dan perkembangan perekonomian, termasuk di Kabupaten Mamuju dan Sulawesi Barat.
Di tengah pelaksanaan sensus, masih beredar kekhawatiran di masyarakat dan media sosial bahwa pendataan SE 2026 berkaitan dengan penarikan pajak atau perubahan desil penerima bantuan sosial.
Arham menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak tepat.
“Kalau pajak, apa hubungannya? Pajak adalah kebijakan sendiri oleh pemerintah. Setiap ada usaha, yang berpengaruh adalah dari usahanya sendiri, bukan dari data sensus untuk menjadi rujukan pajak,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa perubahan desil masyarakat tidak ditentukan hanya berdasarkan data SE 2026.
Menurutnya, pemerintah menggunakan berbagai sumber data dalam menjalankan kebijakan. Karena itu, masyarakat tidak perlu menganggap bahwa satu-satunya dasar penentuan kondisi sosial ekonomi seseorang adalah hasil Sensus Ekonomi.
“Bukan cuma satu data dari sensus ekonomi ini yang menjadikan itu. Sensus bukan rujukannya,” tegasnya.
Arham mengakui masih ada masyarakat yang enggan mengikuti pendataan karena merasa sebelumnya sudah sering didata, tetapi tidak merasakan dampak langsung berupa bantuan pemerintah.
Namun, ia menilai sikap tersebut justru dapat menjadi persoalan apabila menyebabkan data yang dikumpulkan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
“Data itu penting untuk arah kebijakan pemerintah. Karena sebenarnya data salah, maka salah pula kebijakan pemerintah itu sendiri,” ujarnya.
Ia mengajak masyarakat yang belum didatangi atau belum menyelesaikan pendataan untuk tetap memberikan informasi yang diperlukan kepada petugas.
Menurutnya, keberhasilan SE 2026 bukan hanya tanggung jawab BPS dan petugas sensus, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai sumber data.
“Kalau saya melihat, masih ada beberapa masyarakat yang belum sadar akan perlunya data Sensus Ekonomi 2026. Padahal sebenarnya data itu penting untuk arah kebijakan pemerintah,” katanya.
Arham menekankan bahwa data sensus memiliki fungsi jangka panjang. Hasil pendataan diharapkan dapat membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi masyarakat dan menjadi bagian dari informasi yang digunakan dalam merancang pembangunan.
“Bahkan saya kutip dari stakeholder di atas, sensus ekonomi itu penting untuk arah pembangunan Indonesia ke depannya, khususnya yang ada di Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat,” tuturnya.
Dengan progres yang terus meningkat, BPS Mamuju berharap pelaksanaan SE 2026 dapat diselesaikan dengan kualitas data yang baik.
Sebab, di balik angka-angka hasil sensus, terdapat gambaran nyata mengenai aktivitas ekonomi masyarakat yang nantinya dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
