MANAKARRA.COM – Wacana eksplorasi dan pemanfaatan Logam Tanah Jarang (LTJ) di wilayah Sulawesi Barat kini menjadi sorotan tajam.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah agar tidak gegabah dalam mengambil kebijakan yang berpotensi memicu bencana ekologis dan konflik sosial di masa depan.
HMI menegaskan bahwa di balik narasi kemajuan teknologi dan potensi ekonomi, tersimpan ancaman nyata jika pengelolaan tidak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang mutlak.
Organisasi kader ini menuntut pemerintah membuka seluruh data hasil penelitian geologi serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kepada publik secara transparan.
Ketua Umum HMI Cabang Manakarra, Darmin Syakur, dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi praktik eksploitasi yang mengabaikan hak-hak rakyat.
“Kami ingatkan pemerintah, jangan pernah mencoba mengobral kekayaan alam Sulawesi Barat dengan dalih investasi strategis, namun di baliknya rakyat hanya disisakan remah-remah kehancuran. Eksplorasi logam tanah jarang bukanlah sekadar isu teknis-industri, melainkan isu nasib masa depan masyarakat Manakarra. Jika pemerintah tidak transparan dan tidak mengedepankan kajian ekologis yang jujur, maka kami nyatakan bahwa rencana ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat dan keberlangsungan lingkungan hidup,” tegas Darmin Syakur.
Darmin menekankan bahwa preseden buruk pengelolaan sumber daya alam di berbagai daerah di Indonesia harus menjadi pelajaran mahal. Menurutnya, kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan hilangnya mata pencaharian warga adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar demi keuntungan segelintir pihak.
“Posisi HMI sangat jelas: Kami tidak akan membiarkan Sulawesi Barat menjadi ‘tumbal’ baru bagi kepentingan segelintir kelompok. Segala bentuk kebijakan yang diambil secara sepihak, tanpa melibatkan partisipasi publik yang bermartabat serta akademisi independen, akan kami lawan.
Jangan sampai atas nama kemajuan teknologi, tanah kami dirusak dan hak-hak generasi mendatang dirampas. Kami akan mengawal ketat kebijakan ini sampai ke titik darah penghabisan,” tambah Darmin.
HMI Cabang Manakarra mendesak pemerintah untuk segera melibatkan seluruh elemen masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan pakar lingkungan dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Bagi HMI, pembangunan yang sah adalah pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dan keadilan antargenerasi.
Sebagai penutup, HMI Cabang Manakarra berkomitmen untuk terus mengawal isu ini dalam koridor hukum dan kepentingan publik. Mereka menegaskan bahwa sebelum ada kajian mendalam yang akuntabel dan transparan, tidak boleh ada satu pun keputusan atau aktivitas di lapangan yang dilakukan terkait logam tanah jarang di Sulawesi Barat. ( MK )
